Suka Duka Kuliah Jurusan Hukum Part 1

Hi nama aku Meru aku sih baru aja lulus kuliah jurusan hukum dan Alhamdulillah nilai ujian skripsi saya A jadi sebuah kebanggan bisa mengerjakan skripsi sendiri ditengah banyaknya mahasiswa-mahasiswi jurusan hukum yang mencari jalan instan untuk menyelesaikan skripsi dengan cara membeli melalui dosen pembimbing atau menggunakan media jasa layanan pembuat skripsi yang berteberan di internet. 

Ok ..aku akan sharing pengalaman aku kuliah jurusan hukum dan semoga pengalaman ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan sebelum teman-teman memutuskan untuk memilih jurusan hukum, Ok cekidot bocoran-bocoran suka duka kuliah jurusan Hukum :) 

1. Pastikan kamu suka pelajaran yang berhubungan dengan kewarganegaraan kalau kamu tidak suka mendingan lhu pilih jurusan lain :) 
2. Make sure kamu punya kemampuan dasar berbicara dan persentasi karena banyak sekali materi pelajaran yang menutut kita melakukan persentasi dan berbicara di depan kelas, baik itu argumentasi, pertanyaan dan juga diskusi-diskusi tentang permasalahan hukum yang lagi trend. 
3. Kemampuan berbicara dan persentasi bisa dilatih dengan rajin latihan dengan teman-teman atau latihan sendiri di depan cermin dan juga pastikan kamu rajin membaca buku-buku yang berhubungan dengan materi pelajaran tersebut karena jangan sampai kamu ngelantur di depan kelas nanti di lempar kursi sama teman-teman lainya ha ha ha ha#becanda.
4. Persiapkan diri untuk mencintai segala sesuatu yang berbau hukum karena hampir semua materi pelajaran adalah bahasanya Hukum hanya disemester 1 dan 2 kalau tidak salan sudah lupa :) ada materi kuliah dasar seperti Bahasa Indonesia, Agama dan Bahasa Inggris di semester 3 sisanya semuanya H U K U M .
5. Wajib punya KUHP Sama KUHAP, KUHper dan KUHAper Karena itu Kitab Pamungkas Anak Hukum kalau tidak punya itu harus dipertanyakan keabsahan anda kuliah jurusan Hukum ha ha ha ha :) 
6. Pastikan juga punya banyak literatur buku Hukum yang lain bisa pinjam di perpus atau kalau lhu ada duit setidaknya lhu belilah bukunya. Karena tidak afdol lhu kuliah tapi tidak beli buku.. Kayak lhu mau perang tapi ngk bawa senjata yaa jatuhnya lhu langsung mati wkwkwkwkwkwk.
7. Kalau bisa masuk organisasi di kampus biar melatih kepercayaan diri dan masuk organisasi itu banyak nilai plusnya asalkan jangan kebanyakan demo dan melupakan pelajaran ..(Banyak nih teman gue begini Organisasi jadi proritas melupakan kewajiban sebagai mahasiswa dan kalau protes paling keras tapi tidak sadar kalau dia juga korupsi terhadap diri sendiri wkwkwkwkwk) 
8. Jangan Pilih pilih teman usahakan dekat dengan Kating biar tidak ketinggalan pelajaran karena hanya kating yang akan diberi info oleh dosen mengenai ini, itu jadi pastikan dekat-dekat dengan kating kalian :).
9. Jangan biasakan titip absen ya, Anak Hukum itu harus belajar dari hal yang kecil untuk menerapkan ilmu Hukum yang di perolehnya:)
10. Biasakan diri buat mengerjakan tugas atau apapun itu dengan kemampuna sendiri jangan nyontek dan biasakan Copy Paste dari Internet kalaupun Copy make sure kalian sudah menyadurnya.. Belajar lah mendisiplinkan diri dari sejak dini karena kalau tidak disiplin gue rasa susah buat berkembang :)

Sampai di sini dulu ya tips-tipsnya gue udah capek mau bobo manis :) 
See you on Part 2 :) Part 2 Klik Disini
VERSI VIDEO DI BAWAH INI ↴

VERSI VIDEO 👉Versi Video Di Youtube Klik Link Ini atau Video Di Atas 

"Meru Law" 

" Anak Hukum Jangan Biasakan Copy Paste tapi berusaha berpikir out the box :) 

"Salam Juara"

Contoh Peraturan Daerah Tentang Balapan Liar

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.   Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.     Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

3.     Walikota adalah Walikota Samarinda;

4.     Dinas Perhubungan Kota adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda;

5.  Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapanya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air,serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;

6.     Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

7.     Penggawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan ketertiban, pembinaan dan pembangunan jalan;

8.     Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas;

9.     Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yangberjalan di atas rel kereta api;

10.  Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung;

11.  Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan;

12.  Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;

13.  Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

14.  Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas;

15.  Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan  terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau kendaraan dari  gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas;

16.  Keselamatan lalu lintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/ atau lingkungan;

17.  Ketertiban lalu lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak adan kewajiban setiap pengguna jalan;

18.  Kelancaran lalu lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan;

19.  Balapan liar adalah sebuah kondisi memacu sepeda motor pada kecepatan tinggi yang melebihi batas aturan yang ditetapkan secara nasional, oleh lebih dari satu pengemudi kendaraan bermotor tidak termasuk sepeda motor yang memperoleh hak utama seperti yang diatur Undang Undang Lalu lintas Nomor. 22 Tahun 2009 Pasal 134;

20. Kelompok balapan liar adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan balapan di jalan raya, area terbuka, jembatan dan/ atau lokasi – lokasi strategis lainya yang menggangu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban;

21.  Ketertiban umum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan serta norma – norma yang berlaku di Samarinda;

22.  Area terbuka adalah semua tempat – tempat terbuka umum yang dipakai untuk kegiatan tertentu yang sudah mendapatkan izin dari dinas terkait;

23. Jembatan adalah keseluruhan kontruksi bangunan dan ruang yang dipergunakan atau dipakai oleh jembatan tersebut;

24.  Pelaku adalah setiap orang atau individu dan kelompok yang melakukan kegiatan balapan liar;

 BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Balapan liar di larang degan memperhatikan :

1.     Asas bermanfaat;

2.     Asas keselamatan;

3.     Asas efisien dan efektif;

4.     Asas transparan;

5.     Asas ketertiban;

Pasal 3

Balapan liar dilarang dengan tujuan

a)    Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu untuk mendorong kemajuan dan kemandirian kota Samarinda dalam berlalu lintas;

b)    Terwujudnya etika berlalu lintas;

c)    Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku untuk membina dan menyelengarakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

a)     Segala bentuk kegiatan Balapan liar yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok- kelompok di jalan;

b)     Kegiatan Balapan liar yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas baik secara langsung ataupun tidak langsung dan/ atau sengaja atau tidak disengaja;

c)     Segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Balapan liar yang dilakukan di jalan raya, area terbuka, jembatan dan/ atau lokasi – lokasi strategis lainya yang menggangu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban;

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan dan pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6 

1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penindakan dan pembinaan terhadap para pelaku balapan liar yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

2)    Rencana penindakan dan pembinaan terhadap para pelaku balapan liar sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya memuat:

a.      Target penindakan dan pembinaan;

b.     Pengembangan kerjasama daerah dan partisipasi masyarakat;

c.      Pola pembinaan yang mengarah kepada pengembangan karakter dan jiwa;

d.     Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah;

e.      Rencana pembinaan yang memanfaatkan teknologi untuk membangun karakter yang mandiri dan percaya diri;

f.      Rencana pembinaan yang meliputi penyaluran ide dan kreatifitas melalui berbagai acara dan lomba yang mampu membantu mengembangkan kepercayaan diri serta merupakan ajang pengaktualisasian diri; 

  Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

1)    Pemerintah Daerah melaksanakan penindakan dan pembinaan terhadap para pelaku balapan liar dengan cara penindakan langsung di tempat kejadian;

2)    Penindakan kepada para pelaku balapan liar dilakukan melalui kegiatan:

a.   Penindakan langsung di lokasi balapan liar berupa pembubaran dan pemantauan ulang lokasi;

b.   Melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya penertiban dan pemantauan kegiatan balapan liar;

c.    Penindakan lebih lanjut akan dilakukan jika terjadi pelanggaran dan tindakan pidana sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penindakan kepada para pelaku balapan liar dengan cara:

a)     Pembubaran;

b)     Pementauan;

c)     Penangkapan; dan

d)     Pembinaan;

Pasal 9

Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a adalah melakukan pendataan pelaku balapan liar  dan penyitaan sepeda motor.

Pasal 10

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b adalah melakukan pemantauan secara berkala di setiap jalan atau  lokasi dimana sering dilakukan kegiatan balapan liar.

Pasal 11

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c adalah melakukan penangkapan kepada orang/individu dan kelompok – kelompok pelaku balapan liar.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d adalah kegiatan pembinaan pelaku balapan liar berupa kurungan, denda dan pelayanan sosial.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 13

Pembinaan terhadap pelaku balapan liar hanya berlaku pada anak usia dibawah 17 tahun selain daripada itu dikenangan sanksi denda, kurungan dan pelayanan sosial.

Pasal 14

Pembinaan tidak berlaku bagi pelaku balapan liar yang melakukan tindakan Pidana berupa kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal atau luka parah, luka tetap/lumpuh, cacat tetap dan akibat lain dari kecelakaan tersebut.

Pasal 15

Pembinaan terhadap  pelaku balapan liar yang dibawah umur 17 tahun akan dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Samarinda bekerja sama dengan Instansi – instansi lain yang terkait.

Pasal 16

Pembinaan dilakukan selama 3 bulan dan akan berlanjut dengan pengawasan terhadap Pelaku balapan liar yang masih dibawah umur.

Pasal 17

Program pembinaan yang dimaksud pada pasal 16 adalah berupa rangkaian kegiatan pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung yang akan dilakukan oleh Instansi – instansi terkait yang menanggani bagian pembinaan ini.

Pasal 18

Segala ketentuan yang diperlukan ke depanya mengenai masalah pembinaan ini akan diputuskan bersama oleh Instansi-instansi terkait yang berupa laporan pertanggung jawaban kepada Walikota.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 20

a)     Dinas berkewajiban memberikan pembinaan terhadap para pelaku balapan liar dibawah umur 17 tahun.

b)     Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah berupa rangkaian kegiatan pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung yang akan dilakukan oleh Instansi – instansi terkait yang menanggani bagian pembinaan ini.

c)     Camat berkewajiban memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai larangan terhadap berbagai kegiatan balapan liar.

d)     Lurah dan Ketua Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab atas sosialisai mengenai larangan terhadap berbagai kegiatan balapan liar.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 21

Setiap orang wajib ikut serta dalam usaha sosialisasi mengenai larangan terhadap berbagai kegiatan balapan liar.

Bagian Ketiga

Laragan

Pasal 22

Setiap orang dan/ atau individu dan kelompok dilarang mengadakan segala macam bentuk kegiatan balapan liar  yang dilakukan di jalan raya, area terbuka, jembatan dan/ atau lokasi – lokasi strategis lainya yang menggangu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

1.     Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana jika terjadi tindak pidana dalam kegiatan balapan liar, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

2.     Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabatyang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.     Wewenang Penyedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a)    Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

b)    Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

c)    Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d)    Melakukan penyitaan benda atausurat;

e)    Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f)     Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g)    Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan tersangka atau saksi;

h)    Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalu Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i)     Mengadakan tindakan lainya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

4.     Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada Penuntut Umum melalu Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

1)     Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

2)     Setiap orang yang melakukan kegiatan balapan liar di lokasi – lokasi  yang telah di larang diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

3)     Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

1)     Walikota dapat menerapakan sanksi administratif kepada pelaku balapan liar.

2)     Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;

a)    Paksaan Pemerintah;

b)    Uang Paksa; dan/atau

c)    Pelayanan Sosial.

JANGAN LUPA MAMPIR KE YOUTUBE SAYA 👉👉AKU DI YOUTUBE

"Meru Law" 

" Anak Hukum Jangan Biasakan Copy Paste tapi berusaha berpikir out the box :) 

"Salam Juara"